Yogyakarta, 29 April 2026 – Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Assessing Policy Implementation in Land Development for Food Security Against the Potential Impacts of Deforestation in Indonesia” sebagai bagian dari penelitian yang didanai oleh Direktorat Riset dan Pengabdian (DRP) UMY untuk tahun anggaran 2025/2026.
Kegiatan ini dipimpin oleh Prof. Eko Priyo Purnomo, S.IP., M.Si., M.Res., Ph.D. dari Program Doktor Ilmu Pemerintahan UMY, dengan melibatkan 20 peserta dari berbagai latar belakang kelembagaan, mencakup instansi pemerintah provinsi dan pusat, organisasi lingkungan hidup, lembaga logistik pangan, pelaku industri, serta akademisi. FGD dilaksanakan pada 29 April 2026 dalam format hybrid yaitu secara luar jaringan dan dalam jaringan dengan sesi diskusi terstruktur selama kurang lebih 75 menit. Kegiatan ini berfokus pada Provinsi Riau sebagai lokasi penelitian, yang menjadi salah satu wilayah dengan tekanan deforestasi dan dinamika kebijakan ketahanan pangan yang paling kompleks di Indonesia.
Dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi kesenjangan antara regulasi formal dan praktik implementasi di lapangan, khususnya dalam konteks percepatan produksi pangan yang dimandatkan oleh Instruksi Gubernur Riau No. 1360/500.1/DPTPH/2025 dan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2025. Data Global Forest Watch menunjukkan bahwa Riau telah kehilangan 2,1 juta hektare hutan primer basah sepanjang 2002–2024, dengan penurunan tutupan hutan primer sebesar 58% dan emisi karbon mencapai 3,9 Gt CO₂e angka yang secara langsung mengancam kapasitas produktivitas pertanian jangka panjang. Di sisi lain, peserta FGD dari instansi pemerintah mengkonfirmasi bahwa tidak ada perluasan lahan sawah baru yang secara hukum memungkinkan sejak 2017, dan bahwa lahan gambut tidak dapat dikeringkan maupun ditanami padi akibat ketidakcocokan struktur tanah.
Melalui sesi diskusi, peserta berhasil mengidentifikasi akar permasalahan yang selama ini menghambat implementasi kebijakan, mulai dari terputusnya rantai regulasi LP2B, belum dijalankannya pembebasan PBB bagi petani yang sejatinya sudah diatur dalam regulasi, hingga fragmentasi kepemilikan lahan petani yang rata-rata hanya sekitar satu hektare. Temuan-temuan ini memperkuat argumen utama penelitian bahwa masalah tata kelola lahan di Riau bukan disebabkan oleh ketiadaan regulasi, melainkan oleh fragmentasi implementasi lintas sektor yang bersifat sistemik. Hasil FGD selanjutnya akan diintegrasikan ke dalam artikel jurnal internasional terindeks Scopus, policy brief, serta blueprint tata kelola lahan sebagai luaran wajib penelitian.
Melalui kegiatan ini, UMY menegaskan komitmennya dalam menghasilkan penelitian berbasis bukti yang relevan bagi pengambil kebijakan nasional, khususnya dalam mendorong pendekatan ketahanan pangan yang tidak hanya berorientasi pada perluasan lahan baru, tetapi juga pada intensifikasi lahan yang sudah ada demi menjaga keseimbangan antara produksi pangan dan perlindungan ekosistem.
