Ironi kebijakan di tengah kabut asap Kalimantan
Kalimantan, yang selama ini dijuluki salah satu paru-paru dunia, kini sesak oleh asapnya sendiri. Sejak akhir Agustus 2026, kebakaran hutan dan lahan meluas cepat di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, bahkan setelah Riau dan Jambi berhasil ditekan hingga nol titik api. Di Kalimantan Selatan saja, tercatat 2.332 kejadian karhutla dengan 12.339 hektare lahan terbakar sejak awal tahun. Asapnya tidak berhenti di batas provinsi. Kabut pekat ini menyeberang sampai mengganggu udara di Malaysia, Singapura, dan Filipina, sementara di dalam negeri Kementerian Kesehatan mencatat lebih dari 50 ribu kasus infeksi saluran pernapasan akut hanya dalam dua bulan terakhir.
Krisis seperti ini seharusnya membuat pemerintah bergerak cepat dan bicara jelas. Yang terjadi malah sebaliknya. Penanganan di lapangan dinilai lamban, dan beberapa pernyataan pejabat justru menunjukkan ke mana sebenarnya prioritas mereka condong.
Yang paling disorot datang dari Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo. Dalam rapat yang videonya kemudian viral, ia menyebut peliburan sekolah akibat kabut asap bisa mengganggu operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Ketika sekolah libur dikarenakan asap, akan mengakibatkan dapur-dapur MBG mati, kantin-kantin mati,” ujarnya. Anak-anak sedang bernapas dengan udara yang sangat tidak sehat, dan yang jadi alasan justru dapur yang berhenti masak. Sulit untuk tidak bertanya: program yang katanya dibuat demi kesehatan anak, tapi justru seluruhnya bertentangan.
Publik bereaksi keras, dan wajar. Menteri Kesehatan menegaskan keputusan soal sekolah bukan kewenangannya, tapi memastikan pemerintah sudah mengirim jutaan masker ke wilayah terdampak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengingatkan agar anak tidak dipaksa masuk sekolah kalau berisiko bagi kesehatan mereka. Barulah setelah polemik ini meluas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerapkan pembelajaran jarak jauh untuk sekolah di wilayah dengan kualitas udara tidak sehat hingga berbahaya. Keputusan yang, jujur saja, bisa saja diambil lebih awal tanpa perlu menunggu video itu viral dulu.
Kebijakan itu akhirnya berubah, tapi baru setelah desakan publik, bukan karena kesadaran yang datang lebih dulu. Itu saja sudah cukup menunjukkan cara pandang yang keliru sejak awal, bahwa program bantu pangan sempat dipertimbangkan lebih dulu ketimbang paru-paru anak-anak yang setiap hari menghirup udara Kalimantan yang makin pekat.
Perut yang kenyang tak cukup kalau paru-paru yang menampungnya rusak lebih dulu. Ini bukan sekadar ironi yang lewat begitu saja. Di tengah krisis ekologis yang berulang tiap tahun, kesehatan dan keselamatan warga, terutama anak-anak, semestinya jadi pertimbangan paling awal, bukan baru dipikirkan setelah videonya viral.
Sumber
- Update karhutla nasional & sebaran hotspot: CNBC Indonesia, 2 Sept 2026; Kemenhut, 3 Sept 2026
- Data karhutla Kalimantan Selatan (2.332 kejadian, 12.339 ha): Antara News Bali, BPBD Kalsel
- Dampak lintas negara & data ISPA Kemenkes: Suara.com, 3 Sept 2026
- Kutipan Kadisdik Kalteng Muhammad Reza Prabowo: Detik Health, 1 Sept 2026; CNBC Indonesia, 1 Sept 2026
- Respons Menteri Kesehatan: Detik Health, 1 Sept 2026
- Respons Mendikdasmen Abdul Mu’ti: Suara.com, 2 Sept 2026
- Kebijakan PJJ Pemprov Kalteng: Langit7.id; WWB.co.id
